Informasi

...

Visit Konstruksi Jembatan Sungai Arut – Kalimantan Tengah


...

Pemeriksaan Bersama Menara Jembatan Ampera


Disclaimer

Harap menggunakan data ini dengan bijak, karena data ini milik negara
dan setiap penggunaan akan dipertanggungjawabkan.

Statistik

Lihat perkembangan yang telah kami selesaikan secara update

213

Jumlah Total Jembatan

28

Persetujuan Desain

9

Jumlah Total Terowongan

23

Total Persetujuan Laik Fungsi

Tentang Kami

Profile

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meresmikan ruangan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) yang terletak di lantai 2 gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Jakarta, pada Kamis (14/12). KKJTJ merupakan kumpulan para ahli jembatan baik dari unsur akademisi, praktisi, profesional, maupun birokrat yang bertugas melakukan evaluasi untuk keamanan jembatan dan terowongan jalan dari segi desain dan pelaksanaan konstruksi agar memenuhi standar yang berlaku. Lingkup kerja KKJTJ tidak mencakup semua jembatan dan terowongan jalan, melainkan hanya jembatan dan terowongan jalan yang tercakup dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2022, baik dikelola pemerintah pusat, daerah, perorangan, maupun badan hukum.

Berdirinya KKJTJ dimulai sejak runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara pada tanggal 26 November 2011. Dari kejadian tersebut, Kementerian PUPR berinisiatif untuk membuat Permen Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan melalui Kepmen PUPR no. 1003/KPTS/M/2019.

Tugas KKJTJ berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2022 dan Kepmen PUPR no. 1003/KPTS/M/2019:

  1. Melakukan pengkajian terhadap evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan yang dilakukan oleh pembangun atau pengelola jembatan dan terowongan jalan.
  2. Memberikan rekomendasi mengenai keamanan jembatan dan terowongan jalan.
  3. Menyelenggarakan inspeksi jembatan dan terowongan jalan.

Susunan Keanggotaan KKJTJ berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2022:

  1. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Direktur Jenderal Bina Marga.
  2. Wakil Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Direktur Pembangunan Jembatan.
  3. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh Kepala Balai Jembatan.
  4. Anggota, terdiri dari perwakilan instansi pemerintah, profesional, dan praktisi terkait jembatan dan terowongan jalan.

Profile

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meresmikan ruangan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) yang terletak di lantai 2 gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Jakarta, pada Kamis (14/12). KKJTJ merupakan kumpulan para ahli jembatan baik dari unsur akademisi, praktisi, profesional, maupun birokrat yang bertugas melakukan evaluasi untuk keamanan jembatan dan terowongan jalan dari segi desain dan pelaksanaan konstruksi agar memenuhi standar yang berlaku. Lingkup kerja KKJTJ tidak mencakup semua jembatan dan terowongan jalan, melainkan hanya jembatan dan terowongan jalan yang tercakup dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2022, baik dikelola pemerintah pusat, daerah, perorangan, maupun badan hukum.

Berdirinya KKJTJ dimulai sejak runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara pada tanggal 26 November 2011. Dari kejadian tersebut, Kementerian PUPR berinisiatif untuk membuat Permen Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan melalui Kepmen PUPR no. 1003/KPTS/M/2019.

Tugas KKJTJ berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2022 dan Kepmen PUPR no. 1003/KPTS/M/2019:

  1. Melakukan pengkajian terhadap evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan yang dilakukan oleh pembangun atau pengelola jembatan dan terowongan jalan.
  2. Memberikan rekomendasi mengenai keamanan jembatan dan terowongan jalan.
  3. Menyelenggarakan inspeksi jembatan dan terowongan jalan.

Susunan Keanggotaan KKJTJ berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2022:

  1. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Direktur Jenderal Bina Marga.
  2. Wakil Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Direktur Pembangunan Jembatan.
  3. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh Kepala Balai Jembatan.
  4. Anggota, terdiri dari perwakilan instansi pemerintah, profesional, dan praktisi terkait jembatan dan terowongan jalan.
Whatsapp